Adopsi Metode DevOps Sebagai Acuan Pengembangan Aplikasi Bantuan Hukum

Abstract

Sekretariat Daerah terdiri dari beberapa bagian, salah satunya bagian hukum. Layanan Bantuan Hukum untuk kegiatan konsultasi hukum terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan, serta pasca pelaksanaan. Secara geografis, banyak desa di Indonesia yang jauh dari sekretariat daerah. Kepala desa dan perangkat desa juga harus mengunjungi Sekretariat Daerah untuk mengatur penyuluhan dan bantuan hukum jarak jauh. Ini memakan waktu setidaknya satu hari dan biaya perjalanan/akomodasi tidak murah. Secara teori permasalahan yang ada dapat diatasi dengan membangun sebuah sistem pengolahan data yang berbasis teknologi informasi. Pada banyak organisasi, pengembangan perangkat lunak dan aktivitas operasi biasanya dilakukan secara terpisah dan memiliki tujuan yang terpisah. Pengembang bertugas membuat, menambah, dan memodifikasi sistem baru. Bagian operasi bertugas menjaga stabilitas sistem. Ini biasanya menyebabkan konflik ketika sistem baru akan diimplementasikan. Departemen operasi cenderung tidak menginginkan perubahan karena kekhawatiran tentang ketidakstabilan system. DevOps adalah tren baru yang muncul (tahun 2009) dari benturan dua tren lama: Agile Systems dan Agile Operations. Ini merupakan kolaborasi antara staf pengembangan dan  staf operasi di setiap tahap siklus hidup DevOps. Metodologi DevOps tidak hanya mencakup fase pengembangan tetapi juga fase operasi. Fase yang disediakan cukup komprehensip sehingga sangat kecil kemungkinan aplikasi gagal untuk diimplementasikan secara berkelanjutan.